About intelijen indonesia

About intelijen indonesia

Blog Article

“The return” of your President’s total Regulate above BIN has brought back again Reminiscences and worries with regard to the probable for ‘misuse’ of intelligence for The federal government’s political passions. Particularly in the midst of the present momentum on the Covid-19 pandemic, wherever the President has the authority to just take quick, unpopular, and emergency political and policy techniques, such as the deployment of military and intelligence forces to assist initiatives to deal with the specter of the Covid-19 pandemic.

BAIS itself is criticized for setting up a just one-sided notion of what a national security danger constitutes by making civilians from many essential teams a risk.

Kreatif: Dalam pengertian personil Satgas harus kaya akan ide, tidak pernah kehabisan akal dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai masalah

Alih-alih menjalankan fungsi deteksi dan cegah dini, intelijen negara asik memainkan peran sebagai eksekutor dan menjadi algojo bagi kepentingan partai politik tertentu. Bahkan intelijen negara mengalami kegamangan, pada pesta demokrasi yang baru lalu, akibat tarik menarik kekuatan politik papan atas.

Badan Istimewa, yang dipimpin oleh Kolonel Zulkifli Lubis, didirikan pada September 1945 untuk memenuhi tujuan tersebut. Namun, situasi geopolitik yang belum stabil dan cakupan geografis yang luas membuat tugas intelijen sulit dilaksanakan secara efektif.

Dari ketiga contoh pendadakan strategis yang terjadi di Indonesia tersebut tentunya ada pengaruh dari pihak asing baik secara tangible

Perpajakan duniawi  #dedimulyadi #pramonoanung #gubernurjabar #gubernurjakarta #pemutihanpajak #pajak #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Konsep intelijen dalam memori kolektif rakyat Indonesia cenderung bermakna negatif karena dikaitkan dengan pekerjaan dinas rahasia pemerintah yang menangkap, menyiksa, dan bahkan melenyapkan lawan-lawan politik pemrintah yang tengah berkuasa. Praktek-praktek ini sering terjadi di masa lalu, bahkan masih ada di period reformasi saat kematian aktivis HAM Munir dikaitkan dengan aparat intelijen BIN.

This post describes the dynamics of Indonesia’s intelligence reform from combatant periksa di sini intelligence posture during the submit-independence revolution of 1945 into the authoritarian state intelligence beneath the New Buy routine following 1965, and also to the period of intelligence reform once the 1998 reformation motion. Not too long ago, the troubles for Indonesian intelligence establishments have shifted from the need for legislation and political procedures to the necessity to get a democratic intelligence posture and the opportunity to confront rising security threats.

Serangan bulan Januari dan November yang menewaskan 147 orang, memicu kecaman terkait reaksi badan intelijen.

2nd, the temptation to return to an working posture and also a domestically oriented risk view, Primarily to ‘attack’ political opposition and control the general public, really should be resisted. It's bad precedents and won't ever enable kind a modern intelligence Corporation. And third, the challenges faced by Indonesia, such as the Covid-19 pandemic at the moment sweeping the globe, ought to be utilized to show the resilience of intelligence get the job done. The graphic of “

It is noteworthy that Soeharto’s people stuffed ABRI and all intelligence agencies, remaining de facto

Also, the government declared Papua KKB (a Papuan independence armed group) a terrorist Corporation underneath the Legislation No. five/2018 on Counterterrorism. This declaration threatens activists and peaceful endeavours relevant to Papuans’ rights to self-dedication and independence, as the Regulation criminalizes individuals who ‘unfold words, attitudes or actions, composing, or Exhibit Together with the aim of inciting anyone or group of individuals to dedicate violence or threats of violence’.

Setelah Indonesia merdeka, penggunaan sistem parlementer dan multipartai, posisi daerah memiliki kwewnangan luas untuk mengatur rumah tangga sendiri. Pada masa demokrasi parlementer sejak 1950, dinamika politik semakin dinamis ditandai dengan jatuh-bangunnya kabinet-kabinet, namun daerah tetap diberi otonomi luas. Otonomi daerah mendapat sorotan ketika di Indonesia berlaku sistem demokrasi terpimpin. Kendali politik di tangan Soekarno menjadikan pemberian wewenang terbatas bagi daerah atau otonomi terbatas. Namun sejak lama otonomi daerah diterapkan di Indonesia, pada masa pemerintahan Soeharto merupakan masa paling kelam dan menyakitkan bagi daerah. Pemerintahan yang tirani-otoriter menjadikan daerah sebagai sapi perahan dan ditelantarkan secara sistematis atas nama pembangunan dan Pancasila. Pada kenyataannya otonomi daerah baru dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh pada era reformasi. Reformasi merupakan masa terang bagi masa depan otonomi daerah. Karena pada masa ini otonomi luas telah dimiliki kembali oleh daerah-daerah.