5 Simple Statements About reformasi intelijen indonesia Explained
5 Simple Statements About reformasi intelijen indonesia Explained
Blog Article
Ideal radical groups, namely those in political businesses that boost the discourse of Islamic law; and
Para pengamat mengklasifikasi periode ini sebagai Negara Intelijen. Jenderal Soeharto yang berlatarbelakang militer menjadikan intelijen sebagai instrumen untuk mengendalikan lawan-lawan politik yang mencoba menentang kebijakannya.
[thirty] During the reign of President Abdurrahman Wahid, conflicts around ethnic challenges in Kalimantan and religious challenges in Maluku occurred. My working experience of being Portion of one of many palace’s facts resources at that time displays which the President lacked the assistance of valid information from the field, was not able to regulate army manoeuvers that worsened the conflict by turning it into a business arena, and failed To maximise the effect of intelligence functions for prevention and creation of standard ailments. The impression on the President like a defender of religious and ethnic minorities, ready to orchestrate reform, was ‘thwarted’ via the equipment in The federal government corporations at that time.
Namun tidak semua pimpinan, baik nasional dan daerah menggunakan produk intilijen secara baik. Hal tersebut bisa dilatarbelakangi validitas dan kualitas produksi intelijen yang tidak teruji dan minimnya profesionalisme lembaga.
Facts sekunder juga dikumpulkan dari berbagai pihak untuk mengimbangi informasi baik dari berbagai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga intelijen maupun dari luar lembaga intelijen (triangulasi info).
Another problem may be the sectoral rivalry between the military, law enforcement, and strategic intelligence expert services, all of which happen to be oriented to internal stability threats and domestic intelligence functions. Domestic threats sort a contested operational domain, a ‘grey’ zones of protection, safety, and intelligence threats.
It lacked, even so, provisions for intelligence accountability and professionalism. For civil Culture, the draft submitted for discussion in parliament would have the exact same legitimacy as intelligence organizations and functions carried out below authoritarian rule.
The federal government doesn't have the appropriate to interfere with The interior self-governance of the CSO. The Law on Foundations, even so, stipulates which the organizational structure of a foundation should include three organs: the Governing Board (
Ongoing dialogue in the House of Consultant around the EIT Law revision expands the scope of hoax criminalization (Write-up 45C) by klik disini including prohibiting the spread of Phony data that triggers issues/chaos (‘keonaran’) while in the Group.
Paska 27 tahun perjalanan panjang reformasi, cita-cita reformasi memang belum mati, tapi reformasi hidup dilingkungan yang sama sekali bukan habitatnya. Begitu pula wajah intelijen negara yang bopeng terjangkit virus “politik ugal-ugalan”, akibat pandemi selama rezim Jokowi.
2nd, the temptation to return to an running posture and a domestically oriented menace watch, Particularly to ‘attack’ political opposition and Command the public, need to be resisted. It has bad precedents and will never help type a modern intelligence organization. And 3rd, the challenges faced by Indonesia, including the Covid-19 pandemic presently sweeping the world, needs to be utilized to demonstrate the resilience of intelligence function. The image of “
Intelijen tidak dapat menunggu suatu perbuatan digolongkan sebagai kejahatan setelah menimbulkan akibat. Intelijen justru harus memberikan peringatan bahwa akan terjadinya sesuatu, yang mengakibatkan kerugian bagi negara.
Tetapi makna intelijen yang sebenarnya tidak selalu harus negatif, sepanjang kegiatan intelijen diartikan sebagai kegiatan pengumpulan informasi yang digunakan untuk memberikan peringatan dini guna mencegah ancaman terhadap keamanan nasional, maka pada dasarnya kegiatan intelijen adalah suatu kebutuhan bagi setiap warga negara.
Reformasi Intelijen Indonesia saat ini dihadapkan pada dua tantangan utama yang harus segera diselesaikan, yaitu manajemen sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan.